Budaya Destruktif Kita

[Tulisan ini telah saya kirim ke redaksi Kompas pada tanggal 11 April 2012. Sementara menunggu dimuat-tidaknya, saya posting di Multiply sebatas untuk kontak. Sila membaca]

Budaya Destruktif Kita

Membaca tulisan Radhar Panca Dhana berjudul “Budaya Demokrasi Kita” (Kompas, Senin 9 April 2012) yang dibuka dengan pernyataan bahwa akan kemungkinan kita untuk bisa memafhumi ekspresi demokratis dari seseorang atau kelompok seharusnya tidak berpotensi destruktif, membuat saya merasa perlu memberinya catatan bahwa – setidaknya – saya termasuk yang menolak permafhuman itu.

Dengan menyadari konskuensi pendapat ini tidak popular, catatan ini perlu saya tulis demi mengkritisi demokrasi melalui jalan demokrasi itu sendiri. Demokrasi memberi pilihan-pilihan dan mekanisme dialektika dalam proses dan perkembangannya. Memastikan bahwa pendapat lain yang memilih sikap destruktif sebagai hal yang buru-buru tak bisa dimafhumi adalah sikap yang justru menciderai demokrasi, dalam hal ini Radhar melupakan satu elemen penting yaitu ruang dialektis.

Saya menawari cara melihat sikap destruktif bukan dari meja pengampu kebijakan dan/atau pemunya korporasi besar negeri. Yaitu mereka yang memaknainya dengan cara singkat untuk berhenti hanya pada arti kamusnya. Cara sederhana yang membuat pikiran tidak terlalu lelah seperti ini akan mudah diterima masyarakat. Yang karenanya juga, tanpa sadar kita akan meyakini seolah kementahan makna destruktif itu sebagai hal yang ditolak oleh masyarakat. Namun melihat kecenderungan destruktif masyarakat keluar dari sifat non-destruktif yang diagungkannya, apakah kita akan begitu saja menafikan kenyataan itu? Destruktif tentu saja hanyalah insting negatif kemanusiaan apabila kita juga turut menghentikan arti mentahnya pada pengrusakan, pada pemaknaan yang dimaui oleh mereka yang tak mau tradisi kenyamanannya terusik. Namun bila membuka lagi fitrah kesinambungan sebuah proses, maka kita akan menemukan babak setelahnya yaitu sikap rekonstruktif. Terminologi yang kalaupun nilai pembaruannya belum cukup bisa disetarakan dengan reformasi, cukuplah itu mampu membuat kegelisahan para penghuni konstruksi lama. Karenanya, sebelum sampai pada babak kesadaran rekonstruktif, masyarakat harus dihentikan dengan stigma bahaya destruktivitas. Pertanyaannya adalah apakah untuk melakukan pembaruan konstruksi, harus dilalui dengan cara destruktif? Pertanyaan ini sejatinya lebih sering muncul dari pihak pengampu tatanan lama ataupun mereka yang turut dinyamankan oleh kemapanan. Pernyataan yang lebih bersuasana penghadangan kepada gerak perubahan dengan mengatasnamakan buruknya destruktivitas.

Dilematika Non-violence

Gagasan non-violence yang dipopularkan Gandhi di saat melawan penjajah Inggris dianggap menjadi titik pembuktian betapa insting positif kemanusiaan mampu mengalahkan kezaliman. Di dalam terminologi Jawa dikenal dengan sesanti Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti, sekuasa apapun keangkaramurkaan akan kalah oeh kesabaran. Namun di dalam menuliskan sejarah perjuangan India sesungguhnya tak bisa begitu saja menyingkirkan berbagai kelompok perlawanan yang tidak menganut jalan Gandhi. Kemerdekaan India bukan semata perjuangan jalan Gandhi, dengan kata lain harus menaruh perlawanan fisik di dalam banyak episodenya. Selain itu cepat atau lambat India toh akan sampai pada kemerdekaannya lantaran Inggris yang melemah. Namun tetap saja sejarah lebih mencatat Gandhi dengan gerakan anti kekerasannya. Hal itu untuk mengingatkan bahwa hal sebaliknya terjadi di dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tanpa mengecilartikan jalan Gandhi, perjuangan Indonesia lebih tampak menemukan hasilnya melalui perlawanan fisik.

Sikap menolak kekerasan, anti perusakan, dan varian non-destruktif lainnya yang semakin bertumbuh sebagai lambaran perjuangan LSM, tak lantas bisa begitu saja ditasbih sebagai penerus produk insting positif kemanusiaan laku Gandhi, sebab dari sudut pandang berseberangan hal itu boleh saja disebut sebagai bentuk keraguan sikap perlawanan. Atau bahkan bisa dikatakan mereka telah terlarut dalam aturan main penguasa yang justru juga mempromosikan sikap non-destruktif. Melihat banyaknya pengupayaan penyelesaian kasus HAM yang mereka tuntut tak kunjung tuntas, kemungkinan terakhir itu rasanya lebih mendekati kebenaran. Aturan main penguasa adalah membuka ruang kritik dan demonstrasi selebar mungkin, sejauh rakyat tidak melakukan tindakan destruktif, bukan aksi kekerasan, dan tertib aturan. Pemerintah akan mendapat dua keuntungan dengan aturan ini. Pertama akan tampak sebagai negara demokratis yang menghormati kebebasan berpendapat di mata dunia. Unjuk rasa besar, debat seru di parlemen, dan upaya penyelesaian segala kasus HAM, tak lebih menjadi bahan pencitraan demokrasi. Keuntungan kedua adalah terciptanya jarak aman antara penguasa dengan rakyat. Jarak ini tidak sekadar merentang sejauh terjaganya fasilitas publik dari pengrusakan hingga – katakanlah – landreform, namun juga terjaganya kemungkinan penggunaan represi kepada rakyatnya. Sebab, sekali saja tindakan represif menimbulkan korban, wajah demokrasi sebuah negara akan bercodet luka. Maka pilihan pendekatan persuasif lebih terbaca demi merawat wajah kekuasaan itu sendiri agar terjaga lembut, daripada untuk mengantisipasi massa dari tindakan yang mengarah ke tingkat destruktif. Dari sini kita boleh memafhumi bagaimana bisa pesan “Damai itu Indah” disampaikan oleh organisasi pengemban perang. Pada dasarnya sikap menolak kekerasan dan anti pengrusakan sama-sama dipromosikan oleh kedua pihak, namun dengan tujuan yang berbeda.

Begitulah, para penggiat demokrasi yang membawa paham anti kekerasan memang tak lepas menemu simalakamanya sendiri ketika dihadapkan dengan persoalan filosofis dalam proses dan pencapaian tujuan. Tekanan yang dilakukan para penggiat HAM hanya akan berputar-putar di meja perundingan, kemudian pupus ditelan lemahnya daya ingat, lantas basi tertimbun kasus HAM berikutnya.

Jihad Fisabilil~HAM

Lambatnya penuntasan berbagai kasus HAM, yang berbanding terbalik dengan janji pemerintah untuk segera menyelesaikannya, membuat gerah kaum muda, para mahasiswa, dan berbagai aktivis jalanan yang tak sabar menunggu. Mereka merasa aksi damai dan pendekatan debat berkepanjang
an hanyalah mengulur waktu. Itu bukan cara mereka. Maka aksi destruktif dan bersuasana chaos mulai menjadi pola gerakan mahasiswa di berbagai tempat. Pilihan sikap yang mendasari semangat gerak mereka sebenarnya cukup menyingkap keterputusan hubungan perpatronan antara generasi aktivis 98 dengan seniornya, aktivis 80an. Mereka menyadari bahwa pilihan jalan damai para aktivis senior yang sudah pada mapan di berbagai LSM tak layak diteruskan lagi. Saya tiba-tiba merasa bahwa slogan “Potong Satu Generasi” saat gejolak Reformasi 1998 itu tak hanya ditujukan kepada Soeharto dan kroninya.

Lantas bagaimana jalan kekerasan sampai pada pembenarannya? Sejatinya, kekerasan yang pantas ditentang adalah yang dilakukan oleh negara/penguasa kepada rakyatnya. Mereka yang dimandati perangkat kekuatan untuk menegakkan hukum, menjaga demokrasi, serta melindungi kedaulatan negara dan rakyatnya. Kekerasan yang dilakukan oleh penguasa di luar mandat itu disebut penindasan. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh rakyat untuk merebut kembali hak-haknya dari penguasaan negara adalah sah adanya, dan itu disebut perlawanan. Membiarkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat sama halnya perwujudan sikap dukungan kepada tindak kekerasan itu sendiri. Setidaknya aksi destruktif mahasiswa menolak kenaikan harga BBM baru-baru ini terbukti turut berkontribusi terhadap ditundanya kebijakan yang tak merakyat tersebut. Melakukan tindakan perlawanan terhadap penguasa dengan jalan kekerasan bolehlah dikatakan sebagai sikap destruktif yang konstruktif. Tindak pengrusakan sebetulnya juga mendapat referensi sejarahnya tatkala para pejuang Indonesia membakar Kota Bandung sebelum dikuasai Belanda. Aksi yang tidak bisa untuk tidak disebut aksi destruktif ini kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Aksi kekerasan dan destruktif yang dilakukan siapapun baru bisa dikatakan melanggar hukum, kriminal, dan teror, bila diniatkan di luar memperjuangkan hak rakyat. Aksi kekerasan sejenis itu justru biasanya bersifat horisontal, menyasar sesama masyarakat, dan acap kali menelan korban di pihak yang awam akan persoalan. Maka, kalau hendak menolak potensi destruktif, cermatilah sepak terjang kelompok-kelompok yang mengidap alergi demokrasi, karena memang berlambar kebencian dan berjalan di garis kekerasan dalam gerakannya.

——————————-
Marto Art, Aktivis 80an.

(Tulisan ini juga diniatkan sebagai sebuah otokritik kepada para aktivis era 80an)

This entry was posted in Anarkonesia and tagged . Bookmark the permalink.

60 Responses to Budaya Destruktif Kita

  1. martoart says:

    Kalau saja ada yang penasaran opini lengkapnya Radhar Panca Dhana, sila klik di; http://budisansblog.blogspot.com/2012/04/budaya-demokrasi-kita.html

  2. wikan says:

    kadang “kekerasan” itu diperlukan lho mas🙂

  3. darnia says:

    wikan said: kadang “kekerasan” itu diperlukan lho mas🙂

    tapi kalo ini jadi budaya, bisa habis semua ini negara, Mas :DJelas-jelas ditulis oleh Cak Marto di atas bahwa hasil dari kekerasan itu sendiri kadang memakan korban yang awam tentang apa yang sedang “dikerasi” itu…

  4. wikan said: kadang “kekerasan” itu diperlukan lho mas🙂

    Yeah, I know. Without it, you’ll never breed.

  5. darnia said: tapi kalo ini jadi budaya, bisa habis semua ini negara, Mas

    He was talking about biological necessity….

  6. darnia says:

    edwinlives4ever said: He was talking about biological necessity….

    owh….lugunya akoh… :”>

  7. karonkeren says:

    somehow … gue tetap gak setuju sama destruktifmasih banyak hal hal ok yang bisa dilakukan tanpa destruktivitas (dan juga tanpa perlu lembaga bernama negara)dan entah kenapa sekarang gue juga percaya bahwa revolusi yg disertai destruktivitas akan selalu memakan anak kandungnya sendiri (misal : 98)

  8. martoart said: Membiarkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat sama halnya perwujudan sikap dukungan kepada tindak kekerasan itu sendiri.

    All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothingOn the other hand, can we stop violence without another violence? If you see a man being beaten to pulp by another man, can you stop this brutality simply by talking him into stopping it, or by making him laugh to death? It’s a bit of a dilemma, I suppose, and the only solution I can think of at the moment is Aikido.

  9. rirhikyu says:

    *ngakak liat polosnya dani*En sependapat sama karonkeren.

  10. martoart says:

    Wah, benar yg aku bilang di tulisan, bahwa pendapatku yg menyepakati destruktivitas pada tataran tertentu (yg sebenarnya aku jelasin pada tulisan), tidak akan popular. Radhar memang lebih diminati.

  11. Remember what we talked about at Narasa? Being a fascist to be able to be democratic?

  12. wikan says:

    kalau dipikir2, orang indonesia itu suka yang sedang-sedang saja, ndak usah ekstrim2. Ngono yo ngono ning ojo ngono. Jaman Pak Harto dibilang terlalu keras dan otoriter, dikecam, dikritik dan dijatuhkan. Giliran jaman SBY udah makin demokratis dibilang lembek, loyo, ragu-ragu, ada pula yang pengin menjatuhkan dan mulai nostalgia jaman Pak Harto. Mungkin seperti bandul saja yang bergoyang dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain, sampe ketemu harmoni. Perkara kelembutan dan kekerasan akhirnya pada titik tertentu sama-sama dibutuhkan🙂

  13. martoart says:

    Sejatinya, kekerasan yang pantas ditentang adalah yang dilakukan oleh negara/penguasa kepada rakyatnya. Mereka yang dimandati perangkat kekuatan untuk menegakkan hukum, menjaga demokrasi, serta melindungi kedaulatan negara dan rakyatnya.Kekerasan yang dilakukan oleh penguasa di luar mandat itu disebut penindasan. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh rakyat untuk merebut kembali hak-haknya dari penguasaan negara adalah sah adanya, dan itu disebut perlawanan.

  14. rirhikyu says:

    Tau siy maksudnya… Kudu ngelawannya ke negara.Tapi entah gimana, rakyat kecil laen yg kena getahnya juga. Ribet kan?

  15. martoart says:

    wikan said: Perkara kelembutan dan kekerasan akhirnya pada titik tertentu sama-sama dibutuhkan🙂

    Masalahnya, penguasa yg menerapkan itu untuk menindas, bukan untuk menegakkan aturan yg disepakati. Itu jaman Soeharto.Sementara, jaman sby, dia melow dan jaim aja, bukan berarti dia menolak kekerasan.Sipil bisa melakukan penindasan bila semangatnya fasistik. meneror kepada warga sipil lain yg lemah. Lemah karena dianggap tidak mengikuti alur agama ataupun mereka yg dianggap bukan pemilik daerah (pendatang).

  16. martoart said: Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh rakyat untuk merebut kembali hak-haknya dari penguasaan negara adalah sah adanya, dan itu disebut perlawanan.

    There is another option. Let them play pseudo-government all they like, ass-kissing and butt-licking each other until Hell turns cold, as long as they don’t interfere with people’s affairs.

  17. t4mp4h says:

    tiba-tiba aku merasa otak-ku jadi tumpul untuk memahami hal-hal semacam ini

  18. ganesth says:

    ini soundtrack-nya tulisanmu, to…

  19. anotherorion says:

    koyo geng motor saiki kae ya? destruktif e tenanan

  20. inyong says:

    butuh suasana khusus baca tulisanmukenapa jadi ngejelimet gini ya… apa karena nulise pake macbook

  21. penuhcinta says:

    martoart said: Sejatinya, kekerasan yang pantas ditentang adalah yang dilakukan oleh negara/penguasa kepada rakyatnya. Mereka yang dimandati perangkat kekuatan untuk menegakkan hukum, menjaga demokrasi, serta melindungi kedaulatan negara dan rakyatnya.Kekerasan yang dilakukan oleh penguasa di luar mandat itu disebut penindasan. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh rakyat untuk merebut kembali hak-haknya dari penguasaan negara adalah sah adanya, dan itu disebut perlawanan.

    Intinya iki yo, Cak? Aku cuma pengen tanya, bagaimana bentuk perlawanan keras sipil terhadap penguasa yang tidak akan berpengaruh kepada bagian masyarakat lainnya? Lalu bagaimana juga caranya supaya perlawanan keras ini tidak berkembang atau membola jadi kekacauan yang bisa ditunggangi justru oleh penguasa itu sendiri?

  22. rawins says:

    bukankah infeksi kadang harus diatasi dengan amputasi. mbah..?ambutasi itu destruktif juga kan

  23. afemaleguest says:

    beberapa hari yang lalu anak-anak kelas 7-12 disuruh nonton film ‘GANDHI’, kepsek bilang betapa “only one voice matters a lot” … The principal had a project she would ask the students to do, but karena aku tidak dilibatkan, aku belum bisa meraba arah — alias the final product of this project — itu apa. nampaknya sih ga ada hubungan dengan demokrasi atau pun non-violent act.meski aku juga setuju dengan pendapatmu bahwa perjuangan fisik di Indonesia menjelang kemerdekaan terasa lebih bermakna:)

  24. liamahyudin says:

    martoart said: [Tulisan ini telah saya kirim ke redaksi Kompas pada tanggal 11 April 2012. Sementara menunggu dimuat-tidaknya, saya posting di Multiply sebatas untuk kontak. Sila membaca]

    Semoga dimuat😀

  25. martoart says:

    penuhcinta said: Intinya iki yo, Cak? Aku cuma pengen tanya, bagaimana bentuk perlawanan keras sipil terhadap penguasa yang tidak akan berpengaruh kepada bagian masyarakat lainnya? Lalu bagaimana juga caranya supaya perlawanan keras ini tidak berkembang atau membola jadi kekacauan yang bisa ditunggangi justru oleh penguasa itu sendiri?

    Pertanyaan ini menyadarkanku bahwa seharusnya aku kasih contoh beberapa gerakan yang pernah dilakukan. Sebenarnya sejarah telah menyajikan itu.The Weatherman misalnya, kelompok yang dibentuk tahun1969 di Amrik, adalah contoh paling nyata dan berhail menunjukkan itu.Sampai kira2 kurun waktu sepuluh tahunan, mereka telah mengebom ratusan instansi pemerintah, termasuk Pentagon, markas CIA, gedung Capitol, dan bangunan penting pemerintah lainnya, tanpa korban nyawa. Tanpa terdeteksi selama oprasi, dan tak pernah tertangkap sampai mereka menyerahkan diri.Gerakan yang menginspirasi banyak gerakan underground di Amrik dan dunia, dan mungkin baru kawan2 dengar setelah baca komenku ini lantaran sejarah ditulis pemenang. Tapi Subhanalloh, teknologi mengakomodir pengetahuan yg disembunyikan. Sila cari di wikipedia atau downlod filmnya.Pengin nulis ttg The Weather Underground jadinya. Trims Irma..

  26. martoart says:

    Erwin, gimana kalo ini?

  27. martoart says:

    anotherorion said: koyo geng motor saiki kae ya? destruktif e tenanan

    Aksi kekerasan dan destruktif yang dilakukan siapapun baru bisa dikatakan melanggar hukum, kriminal, dan teror, bila diniatkan di luar memperjuangkan hak rakyat.Dan bila ada aparat yang mengatasi mereka dengan kekerasan, itu sah, karena kita memandati mereka untuk melindungi rakyat yg tak tahu apa2 dibacoki. Kalo justru aparat membiarkan geng motor, fpi, atau ormas brutal lainnya, aparat justru berarti mendukung kekerasan itu. Atau takut, atau malah ada di belakang mereka.

  28. martoart says:

    rawins said: bukankah infeksi kadang harus diatasi dengan amputasi. mbah..?ambutasi itu destruktif juga kan

    Amputasi yg dilakukan aparat untuk memotong kelakuan front penyebar infeksi misalnya, itu disebut penyembuhan. Namun bila penguasa main amputasi untuk hal diluar itu, namanya penyiksaan mutilasi.

  29. martoart says:

    afemaleguest said: perjuangan fisik di Indonesia menjelang kemerdekaan terasa lebih bermakna

    Aku kutip lagi bbrp kalimat dari postinganku dulu dengan sedikit perubahan…”Kekerasan menemu nilai jihadnya ketika diarahkan untuk melawan penjajah Belanda oleh pejuang kemerdekaan, namun menemu nilai jahatnya ketika diarahkan untuk menindas yang lemah. Kekerasan pejuang kemerdekaan adalah kekerasan yang diijinkan Anarkisme, sedang kuasa kekerasan yang dilakukan kaum siapapun kepada pihak yang lemah adalah sikap yang amat fasistik”.

  30. musimbunga says:

    Cap dulu lah blom sempet baca.. Mau ngungsi takut ada gempa susulan

  31. cenilhippie says:

    t4mp4h said: tiba-tiba aku merasa otak-ku jadi tumpul untuk memahami hal-hal semacam ini

    iya sama…-___-“…huft…*stres kerja

  32. cenilhippie says:

    martoart said: dan mungkin baru kawan2 dengar setelah baca komenku ini lantaran sejarah ditulis pemenang

    iyaaa*langsung search

  33. sepunten says:

    Sebelum kisruh BBM kemarin, aku mengomentari status Facebook Radhar, inti-statusnya sama dg tulisanya, ttg keluhan destruktifitas demonstrasi, lalu aku cuma kasih link di comment: dengan mempost kultwitnya @triomacan2000 di chirpstory.com, tentang penyelewengan pemerintah. Maksudku cuma mengingatkan URGENSInya… artinya kritik Keras (yg kerap memancing bentrokan & kerugian lainya) itu suatu keniscayaan, sbb bukanya belum ada kritik yg santun, berkali2 bahkan hingga rakyat frustrasi tak kunjung didengar oleh pemerintah…Coba ingat aksi jahit mulut berminggu2 di depan gedung MPR/DPR, lalu bakar diri Sondang… apa membangkitkan kesadaran pemerintah? bergeming dg cara itu?…Lalu reaksi santun atas koreksi PARAHnya raport pemerintah yang bagai mana, yg efektif? Nb, just correct, tulisanmu koyone kurang direct mbah, dan ada alur yg lompat juga ketika memaparkan kutipan jawa, lalu lompat ke peristiwa di India🙂

  34. martoart said: Sejatinya, kekerasan yang pantas ditentang adalah yang dilakukan oleh negara/penguasa kepada rakyatnya. Mereka yang dimandati perangkat kekuatan untuk menegakkan hukum, menjaga demokrasi, serta melindungi kedaulatan negara dan rakyatnya.Kekerasan yang dilakukan oleh penguasa di luar mandat itu disebut penindasan. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh rakyat untuk merebut kembali hak-haknya dari penguasaan negara adalah sah adanya, dan itu disebut perlawanan.

    Aku sebenarnya pengen nge-quote kalimat ini (dlm jurnal) sbg inti tulisan ini, eh ternyata sampeyan tulis ulang di sini :)Penguasa kadang juga kecium gelagatnya saat berada dibalik kekerasan destruktif itu sendiri, misalnya ia mengirim pasukan provokator yg sengaja untuk membuyarkan / mengalihkan tujuan murni para demonstran asli. Provokator itu sengaja ditaruh ditengah-tengah demonstran untuk bersama-sama seolah-olah melawan penguasa.

  35. martoart said: Pertanyaan ini menyadarkanku bahwa seharusnya aku kasih contoh beberapa gerakan yang pernah dilakukan. Sebenarnya sejarah telah menyajikan itu.The Weatherman misalnya, kelompok yang dibentuk tahun1969 di Amrik, adalah contoh paling nyata dan berhail menunjukkan itu.Sampai kira2 kurun waktu sepuluh tahunan, mereka telah mengebom ratusan instansi pemerintah, termasuk Pentagon, markas CIA, gedung Capitol, dan bangunan penting pemerintah lainnya, tanpa korban nyawa. Tanpa terdeteksi selama oprasi, dan tak pernah tertangkap sampai mereka menyerahkan diri.

    hmmm…coba tulis tentang the weatherman ini mas…

  36. martoart says:

    ayudiahrespatih said: hmmm…coba tulis tentang the weatherman ini mas…

    aingsyaloh.. he he..

  37. martoart says:

    sepunten said: Nb, just correct, tulisanmu koyone kurang direct mbah, dan ada alur yg lompat juga ketika memaparkan kutipan jawa, lalu lompat ke peristiwa di India🙂

    Trims Her. Jadi kutipan sesanti Bahasa Jawa itu bahkan sebenarnya tak kububuhkan di dalam tulisanpun tak apa. Katakanlah itu sekadar pemanis akademik dalam teknis penulisan.

  38. agamfat says:

    Keterangan profesi penulis bagusnya: seniman Anarchy

  39. karonkeren says:

    ane kagak suka kekerasan … ane cuman doyan kekenyalan*ambyar mode on … :p

  40. agamfat says:

    Agustus tahun lalu, sempena hari kemerdekaan Malaya, saya sempat menonton di youtube filem dokumentari bikinan sutradara Malaysia, aktivis muda, mengenai Hartal, gerakan pemogokan umum inspired by Gandhi. Di filem itu, para pejuang kemerdekaan Malaya mengaku terilhami oleh Gandhi dan juga Sukarno. Mereka kagum dengan perang kemerdekaan Indonesian, mereka sebut ‘the great indonesian uprising’. Tapi dg berbagai pertimbangan, pejuang kemerdekaan Malaysia mayoritas memilih diplomasi, perundingan, dan paling keras hanya hartal. Krn sifatnya ‘diplomasi’, maka kemerdekaan tdk bs cepat diraih, persatuan Malaya tdk sekuat Indonesia, dsb. Jadi kekerasan itu juga bagian dari strategi, seperti bung karno memilih diplomasi, jend sudirman gerilya

  41. martoart says:

    Masukan masuk akal.

  42. martoart says:

    Sampai pada hari ini, Selasa 24 Aprl 2012, tidak mendapat jawaban dari Kompas, maka saya putuskan untuk mengubah ststus postingan menjadi For Everyone.

  43. remangsenja says:

    Astaga, aktivis 80an..Baru lahir saya kakaaaak.. *denial umur

  44. seblat says:

    nek ra dimuat nang kompas, di pos nang http://negasi-negasi.blogspot.com/ wae..😀

  45. martoart says:

    remangsenja said: Baru lahir

    Baru lahirin Naya..

  46. rengganiez says:

    martoart said: Sejatinya, kekerasan yang pantas ditentang adalah yang dilakukan oleh negara/penguasa kepada rakyatnya. Mereka yang dimandati perangkat kekuatan untuk menegakkan hukum, menjaga demokrasi, serta melindungi kedaulatan negara dan rakyatnya. Kekerasan yang dilakukan oleh penguasa di luar mandat itu disebut penindasan.

    kalo RUU konflik sosial lolos yah kayak gini justru ada payung hukumnya..ntar demo dikit pada disodori bedil dar der dor..

  47. martoart says:

    seblat said: nek ra dimuat nang kompas, di pos nang http://negasi-negasi.blogspot.com/ wae..😀

    Aku klik, tapi ga ngerti caranya.

  48. martoart says:

    Ho oh. Semakin nyaman mereka melakukan ‘Pengamanan’. Rasanya lebih tepat Perisai hukum daripada Payung hukum.

  49. debapirez says:

    Cb masukkin di Kompasiana dl,Cak…

  50. martoart says:

    debapirez said: Kompasiana

    Ladi elu ngajak gw berselingkuh dari mp neeh?*Lapor DT

  51. debapirez says:

    martoart said: Ladi elu ngajak gw berselingkuh dari mp neeh?*Lapor DT

    klau gt, selingkuh sm saya aja hehe…

  52. martoart says:

    debapirez said: klau gt, selingkuh sm saya aja hehe…

    ok, nanti aku tanya apa DT mau sama kamu

  53. inyong says:

    tah pikir berita selingkuh

  54. birrusadhu says:

    pa kabar om Marto

  55. martoart says:

    birrusadhu said: pa kabar om Marto

    normal

  56. begybuzz says:

    Sudah lama tidak membaca artikel berbahasa Indonesia dengan gaya bahasa yang cukup advanced seperti ini.Secara umum, saya sependapat. Menurut saya, tindakan destruktif itu bisa menjadi halal apabila jalur diplomasi dan strategi non-destruktif lainnya sudah ditempuh namun tetap tidak membuahkan hasil untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, terutama dalam mengoreksi dan merekonstruksi pemerintahan yang dzalim terhadap rakyat. Namun, tetap saja, tindakan destruktif harus menjadi pilihan yang paling akhir dalam daftar solusi.

  57. martoart says:

    begybuzz said: tindakan destruktif harus menjadi pilihan yang paling akhir dalam daftar solusi.

    Sepakat. Batasan ‘akhir’ itu kita yang tentukan.*bukan mereka penguasa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s